Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa 

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005

Bagian Pemerintahan Desa dan kelurahan Biro Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Fungsi Pemerintahan Desa

yang diharapkan :

1. Public Regulation (Pengaturan Masyarakat)
2. Public Goods (Pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat)
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Perangkat Desa

Tugas  : Membantu Kepala Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa

Sekretaris Desa

• Diisi dari PNS yang memenuhi syarat
• Diangkat oleh Sekda, a/n. Bupati/walikota

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kades dari penduduk Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa usia paling rendah 20 tahun dan yang tertua berusia 60 tahun.

Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

1. Kades di pilih secara Luber dan Jurdil oleh penduduk desa (17 tahun keatas atau yang sudah menikah)
2. Kades terpilih ditetapkan pengesahan dan pengangkatannya dengan keputusan Bupati/Walikota.
3. Masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, berikutnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pengangkatan Perangkat Desa

1. Perangkat Desa  :  Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
2. Perangkat Desa lainnya :  Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
3. Sekdes(dari PNS) siangkat oleh Kades(dari penduduk desa yang berusia 20 - 60 tahun), bertanggungjawab pada kepala Desa

Kedudukan Keuangan Kades dan perangkat Desa penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dari APB-Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Fungsinya adalah :

1. Legislasi (menetapkan Perdes bersama Kades)
2. Menampung dan penyalur aspirasi masyarakat
3. Pengawas penyelenggaraan PemDes.

BPD memiliki 6(enam)butir Kewenangan, dan memiliki 2(dua) Hak.

Keanggotaan :
Syarat anggota BPD :

• Wakil penduduk Desa (keterwakilan wilayah, ketokohan, kepemukaan dan profesi)

Penetapan anggota BPD :

• Ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat

Jumlah anggota BPD :

• 5 - 11 orang (sesuai dengan wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa)

Masa Jabatan BPD  :

• selama 6(enam) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya

Pimpinan/Ketua BPD  :

• 1(satu) orang, 1(satu)orang wakil, dan 1(satu) orang sekretaris

Hak anggota BPD, memiliki 5(lima) poin Hak
Kewajiban anggota BPD, memiliki 8(delapan) poin
Laranag anggota BPD, memiliki 5(lima) poin

Rapat BPD :

1. Quorum  :  2/3 anggota yang hadir
2. Keputusan  :  1/2 dari jumlah yang hadir +1

Keuangan :

1. Dari APB-Desa
2. Sesuai dengan kemampuan Desa

Tugas yang dilakukan BPD :

Membantu Pemdes dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat, seperti melakukan jenis :

1. Bidang pelayanan  : RW dan RT
2. Bidang Pembangunan : LPM atau lembaga lainnya
3. Bidang Pemberdayaan masyarakat  :  PKK
4. Bidang Kepemudaan  :  Karang Taruna
5. Bidang Keagamaan  ;  Lembaga Keagamaan dan lainnya

Fungsi sebagai mitra, melakukan :

1. Perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
2. Proses partisipasi masyarakat
3. Penghubung antara pemerintah dan masyarakat
4. Penggerak swadaya masyarakat
5. Pengembangan kelompok masyarakat
6. Koordinasi Kelembagaan Desa

Pemdes melakukan hubungan koordinasi dengan aparat dan lembaga lain BPD dan perwakilan Desa.

LKMD/LPM

Pemberdayaan Kesejahteraan :

1. Keluarga (KK)
2. RT dan RW
3. Lembaga masyarakat lainnya, seperti Karang Taruna, keagamaan dan lain-lain)
4. Merumuskan program skala prioritas

Demikian sekilas tentang Kelembagaan Desa, semoga bermanfaat

Topik: Profil Desa / Warta Desa